Abhisit Menawarkan Pemilu pada November

• Tweet

BANGKOK, KOMPAS.com - Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva, Senin (3/5) mengusulkan pelaksanaan pemilihan umum pada 14 November mendatang. Tawaran itu merupakan sebuah rencana 'rekonsiliasi' yang bertujuan mengakhiri dua bulan krisis politik yang telah melumpuhkan Bangkok dan menewaskan 27 orang.

"Saya pikir jika proses rekonsiliasi nasional sukses dan negara damai, pemilu dapat diselenggarakan pada November 14," kata Abhisit dalam sebuah pernyataan di televisi.

Abhisit sebelumnya mengatakan, ia ingin melaksanakan pemilihan pada bulan Desember, satu tahun lebih awal dari jadwal. Tidak jelas apakah ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah, yang dikenal dengan sebutan kaus merah dan telah menduduki distrik komersial utama Bangkok dan menuntut pembubaran parlemen serta pemilihan umum diselenggarakan dalam waktu tiga bulan, setuju dengan tawaran terbaru dari Abhisit itu.

"Hal ini sangat konstruktif dan kami ingin terlibat dalam dialog konstruktif. Jadi kami akan membahas secara serius usulan Perdana Menteri itu," kata Weng Tojirakarn, pemimpin para pengunjuk rasa, kepada Reuters. Dia mengatakan, para pengunjuk rasa akan membahas usulan itu Selasa. Seorang pemimpin pengunjuk rasa yang lain, Jatuporn Prompan, mengatakan, dia tergugah dengan tawaran itu tetapi hal tersebut bertentangan dengan pernyataan terbaru pihak militer yang memperingatkan kaus merah untuk mengakhiri kampanye mereka.

Para pengamat mengatakan, kedua pihak ingin sudah berada di tampuk kekuasaan pada bulan September demi dua peristiwa penting, yaitu sebuah perombakan kekuasaan di tubuh militer dan polisi, dan penetapan anggaran nasional.

Abhisit berada di bawah tekanan untuk mengakhiri kebuntuan. Dia menetapkan lima kondisi untuk rekonsiliasi nasional yang dia katakan harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebuah pemilu. Kondisi pertama, kerajaan, kata dia, tidak boleh diseret ke dunia politik dan "tidak boleh dilanggar". Kondisi kedua menunut reformasi demi mengatasi ketidakadilan sosial. Ketiga,  pembetukan badan independen untuk memantau media demi menjamin pelaporan yang tidak bias. Keempat, pembentukan komite pencari fakta untuk menyelidiki kekerasan politik belakangan ini. Kelima, sebuah kemungkinan untuk mengamandemen konstitusi.

sumber : kompas.com