Jerman Hapus Utang Indonesia Melalui Pendidikan

• Tweet

Melalui program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 100 unit di 36 kabupaten, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) ikut serta dalam program penghapusan pokok utang pemerintah Indonesia yang disiapkan oleh Pemerintah Federal Jerman atas Program Debt Swap for Education II.

?Nilai pokok utang yang dihapus mencapai 23 juta Euro atau dua kali lipat dari dana yang dikeluarkan Kemdiknas untuk membangun USB dengan total anggaran Rp141,72 miliar,? ujar Menteri Pendidikan Nasional RI, Mohammad Nuh, saat memberikan keterangan pers dalam acara Penyerahan Surat Konfirmasi Pengurangan Hutang Program Debt Swap II Indonesia ? Jerman, di Gedung Kemdiknas Jakarta, Kamis (24/3).

Pada kesempatan tersebut juga Dirjen Dikdas Kemdiknas, Suyanto, menerima sertifikat penghapusan pokok utang dari Pemerintah Federal Jerman atas program Debt Swap for Education yang diberikan langsung oleh Direktur KfW (Kreditanstait fur Wiederaufbau), Bjorn Thies, yang disaksikan oleh Mendiknas Mohammad Nuh.

Menurut Mendiknas, diterimanya sertifikat penghapusan pokok utang ini minimal punya dua makna. Pertama, berkait dengan keseriusan dan keikutsertaan Kemdiknas untuk ikut serta melakukan pengurangan utang luar negeri melalui program Kementerian.

?Pengurangan utang lewat program Kemdiknas ini melalui APBN murni yang dikonversikan untuk penghapusan beban utang pemerintah, merupakan kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II, agar sumber pembiayaan APBN yang berasal dari utang luar negeri bisa dikurangi dengan memilih pembiayaan yang berasal dari mekanisme penghapusan hutang (debt swap),? kata Nuh.

Kedua, kata Nuh, pemberian sertifikat pemotongan pokok utang ini merupakan pengakuan Internasional terhadap program yang dijalankan Kemdiknas, dalam hal ini Pemerintah Federal Jerman. Karena untuk memperoleh penghapusan hutang ada beberapa syarat yang ditentukan oleh kreditur, kata Mendiknas.

Mendiknas menjelaskan, program Debt Swap for Education II telah selesai dilaksanakan dan telah diaudit oleh auditor nasional yang berafiliasi Internasional dan independent.

Nuh menambahkan, berdasarkan surat Direktur KfW Frankfurt, Jerman, pada tanggal 8 Maret 2011, pemerintah Jerman, setelah melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap hasil laporan auditor, dinyatakan layak untuk memperoleh pengurangan utang, karena selian telah menyelesaikan 100 persen pembangunan 100 USB dan perlengkapannya, juga telah melampaui batas alokasi dana yang dipersyaratkan, besarnya mencapai nilai Rp141,72 miliar.

Ke depan Mendiknas berharap, ada kreditor lain yang menjadikan program pengurangan utang (debt swap) melalui program pendidikan seperti ini. ?Kami akan terus berusaha untuk ikut serta dalam program pengurangan utang negara melalui pembiayaan program pendidikan dengan dana APBN melalui skema debt swap education,? kata Nuh.

?Sejalan dengan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar Indonesia mengurangi atau membatasi sumber pembiayaan dari luar negeri dan sebaiknya memilih pembiayaan dari hibah atau pembiayaan yang berasal dari mekanisme pengalihan utang atau debt swap,? kata Nuh.

Sementara itu Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdiknas, Suyanto, dalam laporannya mengatakan, program ini dilaksanakan sejak tahun anggaran 2005-2007 dan melalui mekanisme penilaian yang ketat, baru pada 8 Maret 2011, pemerintah Indonesia menerima surat konfirmasi penghapusan utang tersebut.

Suyanto menjelaskan, program pembangunan 100 USB itu meliputi pembangunan unit gedung baru, mebeler, perpustakaan dan buku teks, alat bantu belajar serta peralatan kantor untuk menunjang kegiatan administrasi sekolah dengan persyaratan lokasi pembangunan USB antara lain berada di daerah miskin, APK di bawah 70 persen dan tidak ada sekolah sama dalam radius 5 kilometer.

Persyaratan lain, kata Suyanto, bagi kabupaten yang mendapatkan pembangunan USB bersedia menjamin beroperasinya sekolah tersebut minimal 20 tahun dengan mengacu pada standar pelayanan minimum, menyediakan lahan siap bangun minimal 6 ribu meter persegi, menjamin dapat merekrut siswa baru minimal 30 siswa, menjamin kelancaran operasional USB melalui penyediaan guru, kepala sekolah, dan staf administrasi, serta mengalokasikan dana melalui APBD.

Suyanto menambahkan, penghapusan utang dari pelaksanaan program Kemdiknas, merupakan kali ketiga yang diterima dari pemerintah Federal Jerman. Pertama pada tahun 2006 dalam Program Debt Swap for Education I, dalam wujud pembangunan pusat sumber belajar (PSB) di 511 sekolah dasar di 17 provinsi dengan nilai Rp125 miliar, dengan penghapusan utang sebesar 25,56 juta Euro.

Kedua, kata Suyanto, pada tahun 2010, dalam Program Debt Swap for Education IV, yang berhasil menghapuskan pokok utang sebesar 20 juta Euro untuk program peningkatan mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, pasca bencana gempa bumi, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas gedung sekola.
Sumber : kemendiknas